JAKARTA klikdata.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kasus penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri diusut hingga tuntas. MUI menegaskan, siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memerintahkan, harus diproses sesuai hukum tanpa tebang pilih.
Desakan itu tertuang dalam Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam Nomor Kep-126/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang dirilis Selasa (17/11/2026).
MUI menilai pengusutan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan, objektif, dan independen. Tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa atau kebal hukum.
MUI juga menegaskan dukungannya terhadap kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum demi menjaga supremasi hukum di Indonesia.
Tak hanya soal penyadapan, MUI turut menyoroti persoalan oligarki, korupsi, dan pengelolaan kekayaan negara. MUI menolak dominasi oligarki yang berpotensi merusak demokrasi serta mengancam kedaulatan rakyat.
Dalam pandangan tersebut, MUI meminta pemerintah memastikan kekayaan alam dan sumber daya ekonomi dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok elite atau pemodal.
MUI juga mendukung langkah Presiden dalam pemberantasan korupsi secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Termasuk mencegah praktik underpricing atau penetapan harga aset negara di bawah nilai semestinya yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Di sisi lain, MUI mengingatkan penyelenggara negara, pimpinan lembaga negara, dan partai politik agar mengedepankan etika, moral, integritas, serta keteladanan dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Pandangan Keagamaan yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH M Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan itu juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan di tengah berbagai tantangan nasional maupun global.#Jkt01














