Muara Enim klikdata.id – Pemkab Muara Enim menghadapi pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp1,4 triliun dengan memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan daerah. Dari sekitar 500 perusahaan yang beroperasi di Muara Enim, baru sekitar 30 perusahaan yang tercatat aktif dalam Forum CSR.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Muara Enim menyelaraskan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dengan kebutuhan pembangunan yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Non-APBD.
Hal itu dibahas dalam Rapat CSR-TJSL yang dipimpin Plt Bupati Muara Enim, Ir Hj Sumarni MSi, di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Kamis (24/9/2026).
Sumarni mengatakan keterlibatan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami berharap perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap pembangunan daerah. Program CSR hendaknya diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang telah masuk dalam RKPD Non-APBD, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ujar Sumarni.
Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga dapat diperluas untuk mendukung berbagai agenda strategis yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim.
Salah satu agenda yang membutuhkan dukungan bersama tersebut yakni pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (FORPROV) II Sumatera Selatan 2026. Kabupaten Muara Enim dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga masyarakat tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.
Keterlibatan dunia usaha melalui CSR diharapkan turut mendukung kelancaran pelaksanaan FORPROV, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
Pemkab Muara Enim berharap semakin banyak perusahaan terlibat aktif dalam Forum CSR, sehingga sinergi dunia usaha tidak hanya membantu menghadapi keterbatasan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung berbagai agenda pembangunan daerah.#Me01
